Contoh Kasus pada Korupsi yang berpengaruh pada Pendidikan Pancasila

A.      REAKSI DARI MASYARAKAT  TERHADAP KASUS KPK DAN POLRI

                Ratusan aktivis dari 32 elemen masyarakat di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa menentang kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Aksi massa yang tergabung dalam Solidaritas Jatim untuk KPK itu dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (3/11).

                Mereka menolak kriminalisasi terhadap KPK oleh kejaksaan dan kepolisian. "Kami juga siap ditahan untuk menggantikan Bibit dan Chandra sebagai sesama pejuang pemberantasan korupsi," kata Wawan Kemplo, koordinator lapangan.Ia mendesak pemerintah agar segera melakukan reformasi di tubuh Kejaksaan Agung (Kejakgung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

                "Hal itu harus segera dilakukan, kalau pemerintah ingin menunjukkan tidak ada konspirasi dalam kasus ini," katanya.Para pengunjuk rasa menggelar aksi teatrikal di bawah Patung Gubernur Suryo yang berada di seberang Grahadi. Para pengunjuk rasa menampilkan parodi berjudul Pemerintahan Republik Bajoel Boentoeng.Dalam parodi itu, Presiden Republik Bajoel Boentoeng mengumpulkan sejumlah menteri, termasuk Kepala Kepolisian Republik Bajoel Boentoeng, untuk mendengarkan laporan kesuksesan mereka masing-masing.

                Aksi dilanjutkan dengan dua orang pengunjuk rasa yang dibalut kertas koran, lalu disiram beramai-ramai di depan Presiden Republik Bajoel Boentoeng dan menteri-menterinya.
Kedua orang yang dibalut kertas koran itu menggambarkan dua pimpinan KPK (nonaktif), Bibit dan Chandra, yang ditahan oleh Polri akibat sering memberikan keterangan pers yang dianggap dapat membelokkan opini masyarakat dalam kasus penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK.

                Aksi yang berlangsung tertib itu memacetkan arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo karena dua dari enam lajur ditempati para pengunjuk rasa.Sejumlah petugas kepolisian, baik yang menggunakan seragam lengkap maupun berpakaian preman turut mengamankan aksi tersebut.Di antara 32 elemen masyarakat yang menggelar aksi solidaritas untuk KPK itu adalah KontraS, LBH, AJI, GMNI, Paguyuban Cak dan Ning Surabaya, PMII, FISIP Unair, dan Serikat Dosen Progresif Unair.

                Mereka juga menggelar baliho dan spanduk, di antaranya bertuliskan: "KPK Dipreteli Karena Century". ( kompas.com )

Selain itu, di Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yuddi jKrthoyono perlu turun tangan untuk menangani gesekan antara KPK dan Polri. "Menurut saya, presiden perlu turun tangan," kata Erry ketika ditemui setelah aksi dukungan terhadap KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/9).Erry mengatakan, keterlibatan presiden bisa dilakukan tanpa mengintervensi proses hukum yang sedang dijalankan Polri.

Polri kini sedang memeriksa pimpinan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dan pencabutan status pencegahan terhadap pengusaha Djoko Tjandra, serta penerbitan cegah terhadap pengusaha Anggoro Widjojo.Erry menegaskan, presiden bisa campur tangan agar gesekan antara KPK dan Polri tidak diwarnai kepentingan individu tertentu.

"Yang perlu dilakukan presiden adalah mengapa konflik kepentingan oknum kecil dibiarkan," kata Erry. Erry menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Polisi. Namun dia berharap proses itu dilakukan berdasar pertimbangan yang obyektif dan tidak terkesan mencari-cari kesalahan. "Memang proses hukum harus dihargai, tapi kalau dengan alasan yang kesannya diada-adakan itu aneh," katanya.Dia menilai, publik akan menduga telah ada sesuatu yang dirahasiakan jika presiden tidak segera bertindak."Ini bisa jadi skandal politik yang akan berdampak pada presiden sendiri," Erry manambahkan.

Menurut Erry, upaya pelemahan terhadap KPK sebenarnya sudah berlangsung sejak dirinya aktif di lembaga pembasmi koruptor itu.Dia menganggap masalah yang dihadapi KPK saat ini adalah buah dari sejumlah upaya pelemahan yang sudah terjadi sejak lama."Kami sadar kami diintip," kata Erry tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

Desakan serupa juga datang dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho menganggap alasan pemanggilan terhadap KPK tidak jelas karena selalu berubah-ubah, dari isu penyadapan, suap, hingga penyalahgunaan wewenang.Dia menganggap presiden perlu mempertanyakan kepada polisi untuk memperjelas langkah hukum yang sedang berlangsung.

"Presiden harus aktif dalam hal ini," kata Emerson.Desakan serupa juga datang dari ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Putih Antikorupsi.Dalam aksinya di depan gedung KPK, mereka mendesak presiden untuk membuat perubahan, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

"Mr. President, You can make a difference now. Save KPK, Fight Corruption," demikian pesan yang tertulis dalam sejumlah poster dalam aksi itu.(ant/yan)

B.      ANALISIS MASALAH

Menurut kelompok kami kasus di atas termasuk sila ke 5 ( lima ) yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia, kasus ini harus di usut tuntas apa yang menjadi sebab terjadi nya kasus ini agar jalur kasus mejadi jelas siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Siapa pun yang terlibat dlam kasus ini harus di proses secara hukum dengan seadil  – adilnya.

Sehingga tidak muncul opini masyarakat yang negative terhadap lembaga hukum yang berwenang dalam kasus ini. Disamping itu, rasa tidak puas masyarakat yang berakibat unjuk rasa berasal dari lambatnya proses yang dilakukan oleh lembaga hukum  terkait dianggap terlalu rumit dan lamban. Bantuan dari pihak ketiga dalam kasus ini sangat diperlukan untuk proses mediasi.